KEMENTERIAN PERTANIAN GELAR RAPAT KOORDINASI PPID DAN ANUGERAH PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan kategori kementerian terbaik dari Komisi Informasi Pusat dalam rangka “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023”.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan koordinasi dan komitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian RI (PPID Utama) menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 sekaligus Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Rakor dilaksanakan secara hybrid dari IPB International Convention Center yang diikuti oleh PPID Pelaksana lingkup Kementan RI. Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri dan dilanjutkan diskusi panel. Sesi pertama diskusi panel oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Imam Wahyudi serta dimoderatori Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik Erwin Zulkarnaen.

Dalam diskusinya Imam menyatakan bahwa yang menjadi PR ke depannya adalah konten planning, jika itu terjadi informasi itu akan menjadi asik dan dapat meningkatkan kembali reputasi Kementerian Pertanian dan kepercayaan masyarakat.

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah pasukan dalam pemberian informasi ini, sehingga informasi dan komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita samakan persepsi dan tujuan,” tutur Imam.

Pada sesi kedua diisi oleh LKPP dan Komisi Nasional Disabilitas .

Acara dilanjutkan dengan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam laporan pengantarnya, Kuntoro Boga Andri memaparkan setidaknya 5 aspek yang dinilai, yaitu :
2. Penggunaan portal PPID dalam pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi publik
4. Sarana dan prasarana penunjang
“Pada tahun 2023, kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik meningkat seiring dengan penerapan standarisasi tinggi PPID di lingkup Kementerian Pertanian.” ungkap Boga.

Hal ini menunjukkan komitmen unit kerja/ unit pelaksana teknis dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Didukung dengan kinerja pengelolaan informasi publik dan kehumasan yang tinggi.

Dalam ajang ini, Kementan melibatkan 11 tim penilai, antara lain Prof. Bustanul Arifin, Prof. Tjipta Lesmana, Ujang Kamarudin, Ketua KIP, dan para penggiat keterbukaan informasi.

Dijelaskan oleh Ketua Tim Penilai, Asri Debora M, pemenangnya adalah yang terbaik dari seluruh aspek, dimulai dari tahap awal pengisian SAQ, hingga wawancara.

“Mereka adalah yang telah berhasil menyajikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyediakan layanan inklusi secara bertahap, meskipun susah dan mahal.”, papar Asri.

Dengan melakukan ini, masyarakat terus dibentuk dan diproses untuk mengikuti prosedur dan menjadi lebih cerdas lagi.

Mewakili Menteri Pertanian, Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto terus mendorong pengelolaan layanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan efisien. Di antaranya dengan penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten serta komitmen pimpinan.

“Transparansi menjadi unsur penting dalam manajemen yang efektif. Didukung dengan partisipasi publik menuju akselerasi pembangunan yang baik.” papar Prihasto.

Dengan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat, efisien, transparan akan membangun kesetaraan pemahaman antara pemerintah dan publik.